Minggu, 22 September 2013

Junalisss

Menulis Berita Bagi Reporter Pemula :

Beberapa teman seprofesi saya, redaktur di koran lokal terbitan Medan dan juga suratkabar nasional di Jakarta, dalam kesempatan berkomunikasi via telepon sering mengeluhkan sulitnya mencari reporter yang mampu menulis berita dengan baik. “Waktu direkrut, dia mengerti dan tahu menjelaskan apa itu 5W1H dan piramida terbalik, tetapi setelah beritanya ditulis, pusing saya membacanya karena tidak jelas apa maksudnya,” kata seorang teman wartawan yang pernah bekerja sebagai pemimpin redaksi di sebuah koran harian. “Lalu kalau dia tidak mengirim berita, alasannya karena tidak ada berita yang menarik untuk diliput.”
Tidak tahu teknik menulis berita dengan baik, dan tidak mengerti bagaimana cara mencari berita yang layak-tulis. Masalah ini saya pikir terjadi di semua daerah di Indonesia, banyak koran mengalaminya. Apalagi jumlah media cetak semakin banyak sementara orang yang benar-benar terpanggil menjadi wartawan sangatlah sedikit.
Di bawah ini saya bagikan beberapa tips jurnalistik dari pengalaman saya selama 15 tahun lebih menulis berita di koran dan situs Internet. Sekarang untuk level reporter pemula, dan nanti di kesempatan lain saya akan menulis tips dan teknik jurnalistik untuk tingkat redaktur agar tidak “ditokoh-tokohi” reporter.
Tips jurnalistik dasar bagi wartawan pemula: bagaimana menulis berita yang baik untuk koran
#1: Menulis dengan jujur.
Fakta tidak boleh dipelintir. Opini dan penafsiran harus ditulis dalam alinea yang berbeda. Boleh tidak netral, tapi harus independen.
Berbohong dalam berita adalah dosa terberat wartawan. Jika jumlah aktivis LSM yang mendemo bupati hanya puluhan orang, jangan tulis ratusan atau ribuan orang. Berita bohong seperti ini sangat sering muncul di koran-koran daerah, terutama menyangkut liputan pilkada.
Jika harus menulis interpretasi atas sebuah fakta, tuliskanlah di paragraf terpisah, dan tunjukkan secara jelas kepada pembaca supaya mereka tahu mana yang fakta dan mana opini atau penafsiran si wartawan.
Reporter yang meliput berita di lapangan harus bersikap independen terhadap semua pihak yang terkait dengan topik tulisannya. Berikan kesempatan yang sama bagi semua narasumber untuk menjelaskan versi mereka, jangan memvonis kebenaran. Wartawan boleh tidak netral, misalnya kalau harus memihak pada rakyat yang jadi korban penindasan penguasa, namun harus selalu independen dengan memberikan kesempatan pada penguasa untuk berbicara.
#2: Tanda Baca koma dan pola piramida terbalik.
Berhati-hatilah menggunakan tanda baca koma. Bila salah penempatan, maka redaktur di kantor redaksi bisa salah memahami laporan anda. “Amir memukul, Budi ditangkap polisi” (yang memukul ialah si Amir, kok malah Budi yang ditangkap) adalah berbeda maknanya dengan “Amir memukul Budi, ditangkap polisi” (ini benar, yang ditangkap adalah Amir).
Menulis berita biasa haruslah dalam format piramida terbalik. Yang paling penting di bagian paling atas; alinea-alinea di bawahnya semakin kurang penting. Saya sering membaca berita koran daerah yang memuat nama-nama pejabat yang menghadiri sebuah acara seremonial pada alinea kedua atau ketiga, padahal inti beritanya justru di alinea kelima atau bahkan menjelang akhir.
#3: Catat dengan detail. Dengarkan dengan cermat. Rekam, jangan andalkan ingatan.
Saya sering melihat reporter koran yang baru beberapa tahun bekerja melakukan wawancara atau liputan berita di lapangan dengan tidak mencatat sama sekali! Manusia dengan otak super! Bahkan hanya duduk di warung kopi dengan jarak seratusan meter dari lokasi demo atau acara seremonial yang akan jadi topik beritanya. Tapi sepulang meliput, dia bisa dengan santai menulis berita di komputer warnet, tanpa takut sedikit pun bahwa kemungkinan ada data dan fakta yang salah-tulis.
Wartawan pemula sering malu untuk bertanya, “Pak Kadis, ejaan nama Bapak yang benar Jhonny atau Joni atau bagaimana?”
Kalau narasumber mengucapkan kalimat dengan makna ganda atau kurang jelas, tanyakan kembali dan tegaskan. Jangan sampai yang dia maksud adalah “Polisi belum akan memeriksa dia” tapi anda tulis dalam berita sebagai “Polisi tidak akan memeriksa dia”.
#4: Tulis dalam kalimat yang jelas, lengkap, dan jernih.
Redaktur koran harian akan membiarkan naskah berita reporter yang ditulis dengan kalimat yang membingungkan, karena dia dikejar tenggat menyelesaikan halamannya. Kalau anda menulis berita kriminal tentang mencuri, maka sebutkan sejelas-jelasnya SIAPA yang mencuri, SIAPA yang menjadi korban, dan APA yang dicuri. Jangan anda malah asyik menulis BAGAIMANA pencurian itu terjadi, atau ajakan kapolsek agar warga melakukan ronda malam.
Yang paling mendasar dalam sebuah berita biasa ialah APA dan SIAPA, baru kemudian DI MANA, KAPAN dan yang lainnya. Jangan tulis “Menurut Amir, bla-bla-bla…” tanpa anda jelaskan siapa itu si Amir; apakah dia demonstran, penonton aksi demo, atau pendukung pihak yang didemo.
Sering saya melihat pembaca koran menggerutu, “Apa maksudnya berita ini, tak jelas.” Berita mesti ditulis dengan kalimat yang jernih. Susunlah kalimat-kalimat tunggal, dan sebisa mungkin hindari memakai anak kalimat jika hal itu berpotensi membuat pembaca bingung.
#5: Fokus pada topik berita. Jangan melebar ke sana-sini.
Sejak meliput dan wawancara di lapangan, reporter koran sudah harus tahu apa topik atau sudut pandang laporannya. Bila memilih “nasib guru honorer berupah kecil”, maka temuilah pihak-pihak yang terkait dengan isu tersebut. Selain wawancara dengan guru, tanyai juga kepala sekolah, pejabat Dinas Pendidikan, anggota DPRD dari komisi yang membidangi pendidikan, pensiunan guru, dll. Jangan malah anda hanya mengutip komentar aktivis LSM karena dia punya saudara yang baru diputus-kontrak sebagai guru honorer.
Kalau misalnya anda kesal melihat seorang pejabat yang suka berindehoi di kafe-kafe malam, maka liputlah itu secara khusus dan jangan selipkan pada berita bertopik lain, “Ditanya mengenai dugaan korupsi stafnya, Kepala Dinas yang sering berdisko di Tenda Biru ini mengatakan….” Terlalu nampak ‘kali tak dikasih amplop. Malu kita sebagai wartawan
#6: Tulis dengan proporsional, jangan berlebihan.
Ini kelemahan banyak reporter koran di daerah. Fakta yang diaperoleh dari narasumbernya, katakanlah kejaksaan, adalah bahwa Kabag Umum sedang diselidiki terkait kasus dugaan penggelembungan dana pembelian seprai dan gorden rumah dinas bupati. Tapi kemudian ditulisnya dalam berita “Tapanuli Utara sarang korupsi”. Jika anda ingin menulis berita Tapanuli Utara sebagai sarang korupsi, maka beberkanlah sekian banyak data kasus korupsi di daerah itu.
Ada wartawan koran menulis berita “Dengan arogannya Camat menjawab via telepon bahwa…” hanya karena si narasumber berbicara ketus-ketus.
Sebaliknya reporter lain yang baru mendapat amplop tebal dari pejabat mengirim naskah berita ke redaksinya “Bupati yang sangat dicintai rakyatnya ini mengatakan…,” padahal si bupati baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan beberapa kali didemo warga.
#7: Periksa kalimat kutipan, pernyataan off the record, konfirmasi, dan “ucapan di kedai kopi”.
Jangan biarkan beritamu memiliki celah untuk digugat ke pengadilan. Jika harus menulis kalimat langsung, maka tulislah seperti apa adanya diucapkan oleh narasumber. Bila dia mengucapkan kalimat dalam bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, telitilah saat menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Saat melihat catatan atau mendengar rekaman wawancara, jika anda bingung atau lupa mana bagian informasi yang merupakan pernyataan off the record (tidak untuk ditulis) dan mana yang bukan, tunda dulu menuliskan bagian itu sebelum berhasil mempertanyakan kembali pada narasumber berita.
Si A menuding si B. Apakah anda sudah melakukan konfirmasi pada si B? Jika belum, jangan dulu menulis berita itu. Kalaupun harus, karena alasan-alasan tertentu, seperti deadline atau faktor kemenarikan topik berita, maka samarkanlah secara total identitas si B. Kalau si A menuding si B dalam tiga hal, maka konfirmasinya tidak boleh hanya menyangkut satu hal.
Wartawan koran duduk-duduk santai bersama pejabat dan politikus di kedai kopi, lalu ada seorang pejabat yang melontarkan pernyataan menarik, kemudian si reporter mengutip kalimat tadi dalam beritanya dengan menuliskan nama si pejabat. Jangan lakukan yang begini. Anda harus kembali menemui si pejabat untuk meminta izin apakah kalimatnya itu boleh anda kutipkan ke dalam berita.
#8: Yang terakhir, dan ini sangat mendasar: Patuhilah kode etik jurnalistik yang melarang wartawan melakukan plagiat atau menjiplak.
Jangan kira jika anda mengutip beberapa kalimat berita dari koran lain, atau menyadur bahan dari Internet, maka hal itu tidak akan ketahuan. Percayalah, cepat atau lambat akan ada pembaca yang komplain dan menyampaikannya kepada redaksi anda di kantor. Jika begitu, karir kewartawanan anda sudah sedang di ujung tanduk. Redaktur anda akan wanti-wanti untuk menerbitkan berita yang anda laporkan, dan koran lain pun akan berpikir keras untuk menerima lamaran dari wartawan tukang jiplak.
Saya punya pengalaman soal ini. Dulu di sebuah koran mingguan, di mana saya menjadi pemimpin redaksi, ada seorang redaktur saya yang menulis ulasan mengenai ulos Batak “sepanjang air sungai mengalir” alias sangat-sangat panjang. Tulisan itu terbit beberapa edisi, dan memakan ruang satu halaman penuh. Pada edisi kedua, ada seorang pembaca mengirim email kepada saya, dan ada dua orang lainnya yang menelepon langsung ke ponsel saya. Mereka komplain dan mengatakan bahwa artikel perihal ulos Batak itu adalah plagiat alias dijiplak dari situs blog di Internet, dan bukan karya si redaktur.
Memang pada tulisan itu, di bawah judulnya, tertulis “oleh…” (tanda titik-titik adalah nama si redaktur), tanpa keterangan sedikit pun bahwa karya tersebut dikutip dari sejumlah blog Internet. Bahkan dengan beraninya si redaktur menulis kredit-foto pada gambar-gambar ulos: “Foto oleh…” (juga tertulis namanya).
Setelah saya cek dan benar bahwa semua isi artikel dan foto itu adalah karya cipta milik beberapa blogger di Internet, pada koran edisi berikutnya saya menambahkan keterangan di bawah judul: “Dikutip dari berbagai sumber di Internet”. Seharusnya saya hendak menulis alamat-alamat blog yang dikutip, tapi ada alasan tertentu sehingga tidak jadi
Beberapa hari kemudian dalam rapat redaksi, si redaktur malah protes pada saya. “Mengapa Pemred bikin begitu. Itu sama saja telah melecehkan saya. Berhari-hari saya mencari bahannya dan menggabungkannya menjadi satu tulisan,” katanya.
Bah, makjang! Sudah ketahuan menjiplak tapi masih berkelit pula. Yang dilecehkan itu sebenarnya siapa: dia atau blogger si penulis asli? Tidak lama kemudian, setelah muncul kesalahan-jurnalistik lain dalam tugasnya sebagai redaktur, akhirnya saya memecat dia dan mencari redaktur baru. » Jarar Siahaan dotcom.



Rabu, 11 September 2013

Administrasi Negara

Catata kuliahku {Pengantar Ilmu Administrasi Negara (PIAN)}

Pengantar Ilmu Administrasi Negara (dosen pengampu:Bu Tjitjik Rahayu)

Ø Administrasi Negara sebagai  Ilmu:
  •  mempunyai objek materia dan forma
  •   bermetode
  •  bersistem
  • bersifat universal

Ø Administrasi Negara sebagai Seni:
            Ketika seorang administrator berusaha mengolah (cipta, rasa dan karsa).

Ø Landasan Ilmu
1.         Landasan Ontologis    : ada obyek yang diamati, yang terpisah dari subyek yang diamati. Contoh: kegiatan-kegiatan dan dinamika kerjasama dalam suatu negara untuk mencapai tujuan sebagai fenomena sosial
2.         Landasan Epistimologis: ada metode pendekatan yang digunakan dalam mengamati obyek.Contoh:    dalam Administrasi Negara (AN) ada pendekatan konstitusional, struktural dan perilaku.
3.          Landasan Aksiologis    : ada tujuan atau sasaran.Contoh: bagaimana mencapai tujuan AN yang menjadi tujuan negara.

Ø Ciri-ciri Administrasi Negara:
  1. Administrasi negara memberikan memberikan pelayanan yang sifatnya lebih urgent (penting) dibandingkan adaministrasi swasta
  2. Pelayanan yang diberikan oleh negara bersifat monopoli atau semipoli
  3.  Pelayanan yang diberikan berdasarkan undang-undang/peraturan
  4. Dalam memberikan pelayanan tidak dikenakan harga pasar
  5. Administrasi negara berada dibawah kontrol masyarakat


Ø Karakteristik administrasi negara
    Menurut Gerald L.Caiden:
  1. Administrasi Negara adalah kegiatan yang tidak bisa dihindari dan mutlak kehadirannya
  2. Administrasi negara menuntut kepatuhan
  3. Administrasi negara memiliki kegiatan yang beragam
  4. Administrasi negara memilili ukuran yang tidak terbatas
  5. Pemimpin tertinggi bersifat politik
  6. terlalu banyak yang diharapkan dari administrasi negara
  7. pelaksanaan administrasi negara sulit diukur


Ø Fase Pertumbuhan Administrasi Negara
1      Fase pertumbuhan(1900-1970)
             a.       The early period
             b.      The period since world war II
2.      New Public Administration
3.      Pokok-pokok pikiran kearah public management(1990-sekarang)


Ø Fase Perkembangan Administrasi Negara
            Untuk mengetahui perkembangan ilmu dapat menggunakan paradigma. Paradigma  adalah cara pandang yang fundamental tentnag suatu fakta sosial, dilandasi nilai-nilai tertentu berisi teori, konsep, metodologi dan diklasifikasi berdasar kurun waktu penulisan.
Ø Paradigma menurut Nicholas Henry ada lima, yaitu:
                                I.            Dikotomi politik Administrasi (1900-1926)
1.Fungsi pemerintahan dari perspektif politik
2.Fungsi pemerintahan dari perspektif administrasi
Fokus: pelaksanaan kegiatan
Lokus:diluar kajian politik
*Karya: Goodnow & Leonard.D White
                             II.            Prinsip-prinsip Administrasi
Fokus: keahlian administratur melalui penerapan prinsip-prinsip yang ada di dalam AN
*diawali oleh Wiloughby
                           III.            Masa Tantangan (1938-1947)
Fokus: keharusan untuk merumuskan bidang pemerintahan dengna keahlian yang esensial
Lokus: birokrasi pemerintahan
                           IV.            Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)
Lebih menentukan pada fokus, bukan lokus.
Fokus: pembahasan organisasi dan ilmu manajemen, teknik-teknik pengembangan organisasi dan perilaku organisasi serta informasi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas
                             V.            Administrasi negata sebagai administrasi negara
Fokus: Teori organisasi, praktek dan teknik organisasi
Lokus: birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan publik.

Ø Paradigma menurut George Frederikson ada enam, yaitu:
1.      Birokrasi Klasik

Fokus: struktur(desain) organisasi dan fungsi prinsip-prinsip manajemen
Lokus:berbagai jenis organisasi pemerintahan maupun bisnis
*menjalankan sesuai peraturan, tidak manusiawi, bersifat impersonal, dan adanya hirearki.
2.      Birokrasi Neoklasik

Fokus: proses pengembilan keputusan dengan perhatian pada penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem dan penelitian operasi
Lokus: keputusan yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan
*perbaikan dari biroklasi klasik, menghindari kasus impersonal.
3.      Kelembagaan

Fokus: perilaku birokrasi yang kompleks.
4.      Hubungan kemanusiaan

Fokus: dimensi kemanusiaan & aspek sosial psikologi dalam setiap jenis organisasi maupun birokrasi
*memanusiakan manusia, konsep manusiawi untuk mencapai tujuan organisasi.
5.      Pilihan Publik

Fokus: politik
Lokus: pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang diberikan oleh sejumlah organisasi.
6. Administrasi Negara baru
Fokus: usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, membuat organisasi dapat berjalan kearah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal.
Pengantar Ilmu Administrasi Negara (dosen pengampu: Pak Tauran)
v Administrasi negara dibangun dari dua ilmu:
  1. Ilmu manajemen organisasi
  2. 2)    Ilmu politik

v Mengapa dalam administrasi pada organisasi publik terdapat banyak ilmu?
            Karena persoalan masyarakat sangat kompleks, maka dibutuhkan banyak ilmu untuk  menyelesaikan masalah tersebut.
v Administrator sebagai decision makeràpembuat keputusanà bagaimana menyelesaikan masalah diluar sana.
v Tonggak berdirinya administrasi negara sebagai ilmu adalah Wilson.
v Menurut Gerald E. Caiden dalam bukunya Public Administration, memberi patokan bahwa untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal yaitu:
  1. organisasinya dibentuk dengan aturan pemerintah
  2.  karyawannya disebut dengan pegawai negeri
  3. dan biayanya (gaji) dari uang rakyat.

v Perkembangan Teori Administrasi Negara
            I. Scientific Management > 1903 (Taylor,Fayol, Urwick, Gulick). Taylor sebagai The Father of the scientific management movement.
            -dasar teori: untuk produktivitas kerja diperlukan kajian ilmiah tentang metode dan standar kerja, sehingga ditemukan cara kerja yang efisien.
            -Penelitian Taylor: Time & Motion study (untuk meningkatkan produktivitas harus mengunakan alat yang jelas).
            II. Human Relation >1930 (Follet, Mayo)
            Yaitu: upaya peningkatan produktivitas kerja dalam organisasi bukan dengan insentif finansial, tetapi pada hubungan yang harmonis antar orang-orang dalam organisasi.
            -fokus: struktur organisasi membangun motivasi kerja dan kepuasan kerja
            -dasar utama penelitian: Hawthorn plant of the western Electric Company in Chicago.
            III. Behavioral Science >1950 (Charles l.bernard & Herbert Simon)
            Gabungan dari Scientific management + Human Relation dengna psikologi  sosial dan politik.
            -fokus: perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal.
            -produktivitas organisasi bergantung pada produk individuàproduk individu bergantung pada   kebutuhannyaàkebutuhan orang yang berbeda, maka insentif harus berbeda.

v Kegiatan Administrasi Negara
  • Mencakup apa saja yang dikerjakan oleh government dalam memberikan pelayanan publik dan program-program pembangunan.
  • Kegiatan pelayanan: bidang kesehatanm pendidikan, keamanan, ketertiban, dll.
  • Program pembangunan: pembangunan ekonomi (sarana pembangunan fisik), sosal. Budaya, hukum, politik, dll.
v Tujuan Administrasi Negara: memenuhi kepentingan publik (public interest). Masalahnya, konsep kepentingan publik bersifat abstrak dan kurang jelas. Beberapa definisi kepentingan publik:
            -Old Public Administration: kepentingan yang dirumuskan pembuatan kebijakan yang terpilih   (elected policy maker)
            -New Public management: kepentingan yang dirumuskan oleh manajer publik
            -New Public service: “Shared Value”à apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat.

v Dilema Administrasi Negara:
    Efisiensi dengan keadilan; netralitas dengan keberpihakan
            Pemecahannya: dilema tersebut perlu dihadapi dengan mempertimbangkan konteksnya, sehingga memerlukan suatu seni, senit tersebut harus digunakan tepat waktu dan sasaran serta administrator perlu dibekali kebebasan dalam bertindak, tetapi harus menjaga kode etik.

v Mengapa administrasi publik berubah menjadi administrasi negara ketika samapai di Indonesia?
            Karena Public Administration masuk ke Indonesia pada saat pendekatan “pengelolaan negara” ini berfokus pada negara/pemerintah.

Ø PERGESERAN PARADIGMA
Tahun 1998 EROPA bersama UNDP menslogan adanya perubahan paradigma pengelolaan negara: 
“Government to Governance”
Bahwa, administrasi negara tidak berorientasi pada pemerintahan (goverment) tetapi pada tata pemerintah (governance).
  • Menurut UNDP, governance sebagai kewenangan mengelola.
  • Aktor yang terlibat dalam governance: negara, swasta dan masyarakat.
  • Kritik terhadap Governance: swasta selalu mencari untung, kalau masyarakat hanya diam saja tanpa bertindak ketika mereka ditindas, maka swasta tetap santai-santai saja. Solusi terhadap kritik tersebut: menciptakan civil society (masyarakat sipil) yaitu,masyarakat yang tau akan hak dan kewajibannya dan aktif memperjuangkannya (dalam kata lain, civil society ini sebagai fungsi kontrol terhadap negara dan swasta).


Ø Prinsip-Prinsip Good Governance
1. Partisipasià setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan secara langsung dan tak langsung melalui lembaga perwakilan sesuai dengna kepentingan dan aspirasi.
2. Rule of Lawà aturan hukum harus adil dan ditegakkan, dipatuhi secata utuh.
3.Transparansià proses kelembagaan penyelenggaraan negara harus ada kebebasan terhadap aliran informasi dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. Responsivenessà daya tanggap.
5. Consensus orientationà pemerintah harus bertindak sebagai mediator bagi berbagai keperntingan berbeda untuk mencapai konsensus demi kebaikan bersama.
6. Berkeadilan (equality)à memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk memmelihara dan meningkatkan kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensià setiap proses kegiatan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang berna-benar sesuai dnegna kebutuhan dan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia.
8. Akuntabilitasà memiliki pertanggung jawaban kepada publik, sebagaimana halnya pertanggung jawaban pihak manajemen kepada pemilik sektor privat.
9. Bervisi strategisà pemimpin dan warga negara harus memiliki cara pandang yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan negara yang baik.
10. Interrelatedà bahwa keseluruhan prinsip tersebut harus saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri.

Ø  Sosok Administrator Publik

·         Memiliki technical skills, human skills & conceptual skills
·         Responsif terhadap institusi-institusi demokrasi
·         Berorientasi pada hasil
·         Mampu mengembangkan jaringan kerja
·         Memiliki kemampuan berkomunikasi
·         Menjaga keseimbangan atara keputusan dengan kegiatan.